MENGUTIP perkataan Charles Demontesquie, suatu negara akan hancur ketika kekuasaan legislatif lebih brengsek dan semena-mena dibandingkan kekuasaan eksekutif. Dari sini kita akan melihat satu sisi penekanan terhadap perkataaan Charles yang tertuju terhadap legislatif yang kita korelasikan terhadap dinamika di Indonesia, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sikap legislatif kian hari kian arogan dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat bahkan kekuasaannya semakin parah dibandingkan dengan eksekutif.
Mereka menggunakan kekuasaan atas penderitaan rakyat namun jauh dari persoalan kerakyatan. Padahal, kalau kita ingat, DPR adalah sebuah institusi yang timbul dari rakyat, Namun apa daya, kekuasaannya yang dipertontonakan untuk kita sungguh tak membuat rakyat menjadi sejahtera, melainkan rakyat kian sengsara.
Dari berbagai perilaku individual maupun institusional, sepertinya mereka telah kehilangan arah kompas yang mereka gunakan, sehingga di manapun arah yang ditunjukkan kompas tersebut selalu tidak tepat. Seharusnya, arah kompas tersebut mengarahkan DPR untuk mempergunakan jabatannya bagi kepentingan rakyat, tapi kian hari perilaku berengsek itu makin menjadi-jadi. Sungguh ironis bukan negeri ini yang mempunyai wakil rakyat semacam itu?
Kalian pasti ingat beberapa tingkah laku DPR yang jauh dari harapan rakyat, bahkan melukai hati rakyat. Misalnya, korupsi yang dilakukan para wakil rakyat dalam pembangunan gedung DPR yang menelan Rp1,1 triliun. Syukurlah, proyek tersebut tidak jadi, karena rakyat yang menginginkan dan mengingatkan.
Kemudian, studi banding para dewan ke beberapa belahan dunia. Bukannya mendatangkan manfaat, hasil dari studi banding tersebut ujung-ujunganya hanya bisa menyengsarakan rakyat. Apakah hal demikian yang diminta rakyat untuk DPR?
Di akhir pekan ini kita di kagetkan atas kabar yang menyedihkan dan mencederai hati rakyat, yaitu adanya renovasi berbagai fasilitas pembangunan gedung parkir, toilet, pengadaan kalender, pengharum ruangan, hingga suplai obat multivitamin untuk para anggota. Bahkan, untuk renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR pun diberitakan di semua media cetak maupun eleketronik dianggarkan sebesar Rp20 miliar. Padahal gedungnya terbilang masih baik, dibandingkan dengan keadaan rakyat yang belum ditata dengan baik Sungguh gila bukan??
Pertayaan berikutnya, pantaskah kita memandang DPR hari ini sebagai wakil rakyat atau bahkan lebih pantas kalau DPR disebut sebagai sang penderita rakyat?
Di benak kita, pasti semua sepakat bahwa DPR kali ini memang sering menderitakan. Mengapa demikian? Karena saat kampaye diadakan, janji mereka nanti akan mendengarkan suara rakyat, mengawal aspirasi rakyat, menjalankan amanah untuk rakyat. Namun, setelah mereka terpilih, semua yang mereka bunyikan hanya tinggal janji. Keadaan rakyat berada di nomor terakhir. Aspirasi rakyat dimarginalkan oleh kelezatan fasiltas yang serba wah.
Sudah saatnya keadilan harus ditegakkan. Biar pun suara rakyat sering tidak dengar oleh DPR namun rakyat harus kembali mengingatkan DPR dan meminta keadilan. Penggunaan dana sebesar Rp20 miliar untuk merenovasi Banggar DPR yang di pertontonkan kepada kita sungguh dinilai tidak pas. Jika anggaran tersebut benar-benar diwujudkan, maka para wakil rakyat tersebut sungguh tidak mempunyai kepekaan sosial. Mereka tidak punya kemampuan untuk memahami situasi kebatinan masyarakat.
Ingat, kesuksesan wakil rakyat bukan ditentukan dengan membangun fasilitas mewah dan nyaman yang hanya berguna untuk diri mereka sendiri. Rakyat butuh wakil rakyat yang responsif atas derita rakyat.
Sudah seharusnya para wakil rakyat ini kembali pada tugasnya, yaitu tanggap untuk berinteraksi terhadap rakyat dan mempergunakan kekuasaanya untuk kebutuhan rakyatnya. Kalau mau negara ini tetap jaya dan tetap terbangun dengan kokoh, maka perlu didukung oleh peran legilatif yang notabene-nya adalah wakil rakyat.
Mahasiswa Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang
Aktivis Peduli Rakyat
Di muat http://kampus.okezone.com/read/2012/01/23/367/561983/wakil-rakyat-atau-sang-penderita-rakyat
Tag :
Opini
0 Komentar untuk "Wakil Rakyat atau Sang Penderita Rakyat ?"